TP PKK Kota Tegal Sosialisasikan Tertib Administrasi
TEGAL – Capaian program dapat diketahui melalui evaluasi atas laporan yang disusun dalam kegiatan administrasi dan kearsipan.
Karenanya, TP PKK Kota Tegal mensosialisasikan pentingnya fungsi administrasi dalam organisasi kepada semua tingkatan. Hal itu mengemuka sebagai tema Talkshow Sebayu FM, Rabu (22/2/23).
“Administrasi itu sistem pengelolaan yang berhubungan dengan kelembagaan PKK, beserta dokumentasinya di setiap jenjang, meliputi pencatatan, pendataan, laporan dan pengarsipan yang dilakukan secara manual dan online,” papar Eti Sugianto selaku Sekretaris 3 TP PKK Kota Tegal didampingi Sudarwati selaku Sekretaris 2 TP PKK Kota Tegal.
Ketertiban administrasi TP PKK Kota Tegal terdapat dalam 6 buku wajib, yaitu buku daftar anggota TP PKK dan Kader PKK, buku agenda surat masuk dan keluar, buku keuangan, notulen, buku inventaris, dan buku kegiatan berupa foto, tanggal dan lokasi kegiatan.
Petunjuk Teknis cara pengadministrasian sudah termuat dalam buku Juknis hasil Rakernas PKK, sesuai Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan Permendagri No. 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 99 tahun 2017.
“Dimulai dari cara mengisi buku daftar anggota PKK, terdapat petunjuk pelaksanaannya, seperti kolom untuk nomor, nama, tanggal lahir, jabatan semua harus diupdate satu tahun sekali,” ungkap Sudarwati.
Pengadministrasian dilakukan oleh Sekretariat PKK yang berfungsi menyusun rencana kerja TP PKK sesuai dengan rapat konsolidasi, menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan dengan Pembina TP PKK yaitu Wali Kota Tegal.
Selain itu, mengadakan kerjasama dengan OPD terkait, semisal Pokja 4 bermitra dengan Dinas Kesehatan untuk program kesehatan. Sekretariat PKK Kota Tegal juga melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan bimbingan kepada tingkatan PKK dibawahnya serta melaksanakan administrasi sesuai ketentuan.
Dalam kegiatan pengadministrasian, kendala sering terjadi karena pergantian Kader. Diakui, sulit mencari kader yang smart, memiliki waktu luang, dan berjiwa sosial, karena semua anggota PKK dimanapun tidak digaji.
Selain itu, kegiatan administrasi yang mudah, menjadi sulit karena menunda pencatatan kegiatan.
Karenanya, untuk melatih kemudahan administrasi, upayakan membawa buku agar cepat tercatat dan tidak menunda.
“Kita sudah susun program kerja 2023, seperti Rakon di triwulan I untuk menyusun kegiatan tahun 2024, Temu Kader tingkat provinsi, Monitoring administrasi PKK di 4 kecamatan 27 kelurahan pada tri wulan II, pemberian Bingkisan untuk Kader saat moment lebaran, lalu santunan keluarga miskin,” ujar Sudarwati dan Eti.
Guna mensukseskan 10 tugas pokok PKK dan program pemerintah, Dasa Wisma di tingkat RT adalah mitra pemerintah sebagai ujung tombak dan berperan strategis untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
(Red2/Organisasi)
Editor : Irene Indah