Lindungi Hak Pekerja, Badan Usaha Langgar JKN-KIS Akan Dikenai Sanksi
ADIWERNA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Tegal berencana memberikan sanksi administratif kepada badan usaha pemberi kerja yang tidak mengindahkan ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal Fakihurohim usai menandatangani nota kerja sama kepastian badan hukum dengan BPJS Kesehatan Cabang Tegal dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, di Adiwerna, Jumat (24/09/2021) siang.
Adapun penandatanganan nota kerja sama tersebut lebih dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak pekerja melalui kepesertaannya pada program jaminan sosial, khususnya jaminan kesehatan.
Peraturan terkait ketentuan JKN-KIS bagi pemberi kerja di Kabupaten Tegal sesungguhnya sudah diatur dalam regulasi yang didukung peraturan Bupati dan nota kesepahaman antara Pemkab Tegal dengan BPJS Kesehatan. Namun, sejauh ini pihaknya baru dapat melaksanakan monitoring kepada badan usaha pemberi kerja, belum memberikan sanksi administratif.
“Mudah-mudahan dengan ini (nota kerja sama), kepatuhan badan usaha pada ketentuan JKN-KIS meningkat dan kami juga bisa memberikan sanksi tegas. Demikian pula dengan jangkauan kepesertaan JKN-KIS akan semakin luas dan berkesinambungan sehingga seluruh masyarakat pekerja dapat terpenuhi hak dasarnya di bidang kesehatan secara layak,” kata Fakih.
Implementasi pengenaan sanksi administratif tersebut rencananya akan diberlakukan efektif mulai triwulan keempat tahun ini dengan melayangkan teguran kepada badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan JKN-KIS.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tegal Yusef Eka Darmawan menjelaskan, pihaknya siap menyampaikan kesesuaian data kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Tegal. Menurutnya, Yusef mengatakan, penegakan sanksi administratif pada pelaksanaan JKN-KIS ini merupakan bagian dari pemenuhan target universal health coverage kepesertaan JKN-KIS di Indonesia yang mencapai 98 persen.
Ketentuan pemberian sanksi kepada badan usaha atau pemberi kerja didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Berdasarkan peraturan tersebut, ada tiga jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pemberi kerja, yakni teguran tertulis, denda dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
“Untuk itu, kami segera membentuk satuan tugas untuk mengefektifkan kerja-kerja kita. Sehingga kedepannya bisa mempercepat capaian jumlah perusahaan mengikutsertakan para pekerjanya ke program JKN-KIS,” kata Yusef.
Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Budi Bimo Hartono berpesan bahwa kedepannya, ketegasan sanksi kepada badan usaha yang tidak mematuhi ketentuan JKN-KIS harus benar-benar bisa dilaksanakan.
“Sehingga di sini, koordinasi untuk sinkronisasi data kepesertaan JKN-KIS antara BPJS Kesehatan dengan Pemkab Tegal sangat diperlukan. Dan jika memang ada yang tidak menindaklanjuti sanki teguran atau malah mengabaikan sanksi denda, bisa kita cabut izinnya,” tegas Bimo.
(Red2/Umum)
Editor : Irene Indah