Literasi Keuangan Mencegah Jebakan Investasi Bodong
SLAWI – Digitalisasi layanan jasa keuangan dan teknologi finansial telah mendorong peningkatan inklusi keuangan, termasuk di kalangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini disampaikan Bupati Tegal Umi Azizah pada acara puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2022 di Kota Slawi beberapa waktu lalu.
Di sini, Bupati Umi menyampaikan apresiasinya kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal yang terus mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan, salah satunya melalui BIK yang acara puncaknya digelar bersamaan dengan Festival Kuliner UMKM Bangkit.
Literasi keuangan, jelas Umi, merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi kualitas sikap atau perilaku seseorang dalam mengambil keputusan, khususnya menerapkan skala prioritias pengelolaan keuangannya.
“Ini seperti kita memilih ke lembaga keuangan mana uang yang dimiliki atau dikelola akan ditabung atau diinvestasikan. Atau ke lembaga apa sebaiknya kita mencari pinjaman modal, memilih asuransi kesehatan dan jaminan hari tua, dan sebagainya,” kata Umi.
Sedangkan inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Menurut Umi, pengetahuan keduanya tidak boleh senjang. Inklusi keuangan dan literasi keuangan harus seimbang agar masyarakat bisa memahami risikonya dan tidak mudah terjerumus pada praktik-praktik yang merugikan, seperti terjebak pinjaman online ilegal dengan bunga melangit.
“Termasuk investasi bodong yang sudah banyak contoh kasusnya dan sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen atau nasabah,” ujarnya.
Data dari Satgas Waspada Investasi mencatat, sejak tahun 2018 hingga 2022, jumlah kerugian nasabah akibat penipuan berkedok investasi mencapai Rp 16,7 triliun. Meskipun sudah banyak entitas pinjaman online ilegal dan penipuan berkedok investasi ditutup Pemerintah, tetap saja bermunculan entitas baru.
Kesenjangan angka literasi keuangan dengan inklusi keuangan ini menunjukkan masih terbatasnya pengetahuan masyarakat. Mereka baru ada di tahap mengenal dan bisa mengakses layanan jasa keuangan ataupun investasi tanpa benar-benar memahami cara kerja dan risikonya.
“Konsumen masyarakat belum betul-betul memahami secara utuh mekanisme secara keseluruhan akan layanan jasa keuangannya, tempat di mana mereka menjadi nasabahnya,” tandasnya.
Edukasi secara terus-menerus diharapkan bisa menjadi solusi untuk melindungi masyarakat konsumen. Semakin melek masyarakat akan literasi keuangan, semakin banyak pula konsumen yang terlindungi atau terhindar dari penipuan ini, termasuk pelaku UMKM.
Terlebih, sambung Umi, jumlah pelaku UMKM yang masuk ke e-commerce ini jumlah terus meningkat, sehingga pendampingan dari berbagai pihak tentang pentingnya literasi keuangan mutlak diperlukan.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tegal Novianto Utomo menyebutkan penyelenggaraan BIK di Oktober tahun 2022 ini mengusung tema inklusi keuangan meningkat, perekonomian semakin kuat. Di sini pihaknya menggelar serangkaian kegiatan antara lain seminar pasar modal, trading competition, lomba menyanyi, festival kuliner UMKM Bangkit, dan peluncuran sarana informasi mobil literasi dan edukasi keuangan (Simolek) Edutainment.
“BIK tahun ini kita fokus ke investasi, karena menurut kami ini tingkat inklusinya paling rendah. Dari 100 orang mungkin hanya satu atau dua orang saja yang punya investasi,” kata Novianto.
(Red2/Lembaga Keuangan)
Editor : Irene Indah