Rapat Koordinasi dan Evaluasi Permasalahan Kesehatan
BREBES – Rapat koordinasi (rakor) dan evaluasi bidang kesehatan merupakan salah satu cara untuk memperbaiki program pembangunan, khususnya untuk tahun-tahun mendatang. Momen ini menjadi titik awal bagi segenap pihak terkait, agar berbagai permasalahan kesehatan dapat dipecahkan dengan segera.
Demikian disampaikan Pj Bupati Brebes Urip Sihabudin SH MH dalam sambutannya, dibacakan Asisten I Sekda Brebes Drs Khaerul Abidin MM saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bidang Kesehatan, di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Selasa (31/1).
“Hakikat dan arti penting dari kegiatan ini, bukan hanya menyukseskan pembangunan, bukan sekedar dari perencanaan serta realisasinya saja, namun lebih menitik beratkan ke efek, nilai serta manfaat dari perencanaan program kesehatan,” katanya.
Urip menekankan, jangan jadikan kegiatan ini sebagai rutinitas belaka. Bijak dalam mengambil keputusan itu perlu, untuk meninjau kembali keserasian dan substansi rancangan program pembangunan kesehatan.
“Manfaatkanlah rakor sebaik-baiknya agar kebijakan program kita lebih fokus dan terarah,” tegasnya.
Lanjut Urip, permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis di bidang kesehatan yang perlu dituntaskan, diantaranya masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan, serta tenaga kesehatan yang belum mencukupi dan tersebar merata.
“Kita juga perlu membidik tingginya kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting, karena itu juga yang menjadi permasalahan nasional,” terangnya.
Urip meyakini, semua itu bisa dipecahkan bersama, asalkan semua bertanggung jawab dan bekerja sama, jangan saling melempar tanggung jawab, semua harus bisa bekerja keras untuk solusi yang tepat.
Terakhir, Urip juga mengingatkan bahwa slogan Tekad luhur Brebes bebas stunting (Telur Brebes), harus dapat diwujudkan bersama, jangan sekedar slogan semata.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Ineke Tri Sulistyowati melaporkan, tren kasus kematian ibu menurun di tahun 2022 kemarin, dari 105 kasus di tahun 2021 menjadi 50 kasus di tahun 2022. Namun, grafik perbaikan ini harus terus kita akselerasi.
“Puskesmas dan rumah sakit agar meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan ibu bersalin, sehingga dapat membantu upaya penurunan kasus kematian ibu,” jelasnya.
Kata Ineke, capaian Universal Health Coverage (UHC) per januari 2023 bertambah menjadi 96,26 persen. Namun capaian ini harus diimbangi dengan mekanisme pelayanan kesehatan yang sehat dan profesional.
“Mekanisme non cut off atau tanpa masa tunggu harus dilaksanakan secara benar dan merata. Meski mekanisme tersebut baru dilaksanakan pada pelayanan kesehatan non rawat jalan, namun harus benar-benar dilaksanakan dengan baik,” tuturnya.
Ineke mengucapkan terima kasih, atas terakreditasinya semua puskesmas di Brebes. Namun dia mengingatkan di tahun 2023 ini akan dilaksanakan re-akreditasi sesuai penetapan standar dokumentasi akreditasi terbaru dari kemenkes, dan semua harus mempersiapkan sebaik mungkin.(Red3/Pemerintahan).
Editor : Irene Indah