PP Fatayat NU: Brebes Gak Miskin Ekstrem
BREBES – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Fatayat NU Hj Nur Nadlifah SAg MM membantah kalau masyarakat Brebes masuk dalam 5 kabupaten di Jawa Tengah kategori miskin ekstem dan menjadi intervensi pemerintah pusat. Lima kabupaten tersebut adalah Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Banyumas, dan Kebumen.
“Aku rasa salah data, datanya perlu dirapikan lagi. Masyarakat Brebes tidak dalam posisi itu kemiskinannya,” bantah Nur Nadlifah usai memberikan materi Edukasi Keamanan Obat dan Makanan PAC Fatayat NU Jatibarang, di Aula Kecamatan setempat, Sabtu (2/10).
Mba Nad, demikian sapaan akrabnya, menunjukan bukti kalau Brebes tidak miskin ekstrem. Pertama bahwa dalam masa pandemi tidak ada masyarakat Brebes yang kekurangan artinya tidak miskin kritis, tidak miskin ekstrem.
Kedua, rumahnya permanen, Kata Mba Nad, rumah permanen bagian dari indikator dia mampu. Terlepas dari angka stunting yang tinggi di Brebes bukan berarti miskin tapi karena pola hidup orang tuanya dalam memperlakukan asupan gizi anaknya yang kurang seimbang.
Sebagai wakil rakyat di Dapil IX DPR RI, Mba Nad mengaku tahu betul kondisi masyarakat Brebes. Masyarakat Brebes yang tangguh dalam bertani, guyub dalam gotong royong, kehidupan beragamanya juga benar benar Islami dan sudah tumbuh puluhan pabrik skala nasional.
Hal senada disampaikan Wakil Bupati Brebes Narjo SH MH saat memberikan pembinaan kepada anggota Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) di rumah makan Kampung Sawah, Dukuhwaru, Tegal, Sabtu (2/10).
Narjo juga membantah kalau Kabupaten Brebes miskin ekstrem. Narjo mensinyalir adanya kekeliruan data yang asal comot.
Dalam pembagian dana sosial misalnya, Narjo melihat data dari pusat belum sinkron dengan kondisi riil di masyarakat. Sehingga sering ditemui, orang kelas menengah ke atas masih ada yang menerima bantuan dari pemerintah.
Kata Narjo, lebih baik di bilang miskin tapi atas jerih payah sendiri. Daripada terlihat kaya tetapi kekayaan tersebut didapatkan dari hasil korupsi.
Pemkab Brebes, lanjutnya, pihaknya tengah memetakan desa-desa yang masuk kategori miskin ekstrem. Pemetaan dilakukan di 5 kecamatan yakni Kecamatan Larangan, Losari, Bulakamba, Bantarkawung, dan Ketanggungan.
Intervensi dilakukan dengan indikator dari banyaknya warga miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Indeks Desa Membangun (IDM).
Namun sejauh ini Pemkab Brebes sudah melakukan berbagai upaya penanganan kemiskinan. Penanganan itu di antaranya program padat karya proyek APBD senilai Rp 216 miliar.
Dari pemerintah pusat juga sudah banyak seperti BPNT, PKH dan lainnya, gerakan Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan juga sudah dilakukan. Termasuk dana desa juga bisa dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan.
(Red2/Umum)
Editor : Irene Indah