Perencanaan Partisipatif Libatkan Elemen Masyarakat
Slawi – Model perencanaan partisipatif yang mengikutsertakan masyarakat menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Hal ini tercermin lewat penyelenggaraan forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Tegal 2024 di Gedung Dadali Bappedalitbang Kabupaten Tegal, Kamis (19/01/2023).
Partisipasi masyarakat pada forum konsultasi publik ini dilakukan untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi untuk mengoptimalkan pengelolaan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada sehingga hasil pembangunannya nanti bermanfaat dan berfungsi efektif.
“Di perencanaan ini masyarakat kita libatkan sampai Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) kabupaten nanti. Sebab persoalan pembangunan mencakup banyak aspek, termasuk solusi dan alternatif pemecahannya yang akan dituangkan lewat rumusan program dan kegiatan sebagai jawaban atas tantangan dan isu mendesak di tahun 2024 mendatang,” ujar Umi.
Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2024 adalah memastikan kesejahteraan masyarakatnya lebih baik dan meningkat dari periode sebelumnya.
Kesejahteraan ini, lanjut Umi, dapat diukur dari indikator kemiskinan yang berkurang, derajat kesehatan meningkat, kualitas pendidikan semakin baik, tingkat pengangguran menurun, lingkungan dan hunian tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman.
Selain aspek kesejahteraan, perlu ditunjang pula kemudahan akses masyarakat pada layanan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan irigasi, dan menguatnya aspek kebudayaan serta kearifan lokal.
Pihaknya pun menangkap isu strategis bidang sosial tahun depan yang masih diwarnai tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, kemiskinan, dan kesenjangan kemakmuran.
Kualitas sumber daya manusia yang menyangkut daya saingnya di pasar kerja juga masih menjadi sorotan orang nomor satu di Kabupaten Tegal ini, disamping pula daya beli masyarakat Kabupaten Tegal yang harus dikuatkan.
Di sektor pertanian, Umi juga menyoroti soal isu kelangkaan pupuk bersubsidi, penyusutan lahan pertanian, nilai jual produk pertanian yang relatif rendah, dan regenerasi masyarakat petani yang terbilang lambat.
Adapun fokus kegiatan pembangunan di tahun 2024 akan bertumpu pada tiga hal, yaitu penanganan dan penguatan sektor sosial-ekonomi, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang perkotaan yang berkelanjutan, dan percepatan pembangunan ekonomi, diantaranya revitalisasi pasar tradisional.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Provinsi Jawa Tengah, Yusmanto mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang semula minus 2,5 persen kini mengalami peningkatan di triwulan ketiga menjadi 5,28 persen.
Meski demikian, angka kemiskinan Jawa Tengah justru mengalami kenaikan 0,05 persen poin dari 10,93 persen pada periode Maret 2022 lalu menjadi 10,98 persen pada September 2022. Yusmanto pun mengungkapkan kontribusi kemiskinan ini justru terjadi di perkotaan.
“Kabupaten Tegal ini unik, karena angka kemiskinannya sangat rendah, tapi tingkat penganggurannya cukup tinggi,” lanjut Yusmanto.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Tegal Muhammad Faried Wajdy berharap forum konsultasi publik ini dapat menjadi media pembentukan komitmen bersama agar ada konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. (Red4/Pemerintahan)
Editor: Nur Hayati