Pemulihan Ekonomi Jadi Agenda Prioritas Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tegal 2023
SLAWI – Selain menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari ancaman pandemi Covid-19, upaya pemulihan ekonomi tetap menjadi fokus agenda kebijakan pembangunan Kabupaten Tegal 2023.
Pernyataan itu disampaikan Umi saat acara forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2023 di Gedung Dadali, Senin (24/01/2022) pagi.
Pandemi Covid-19 yang berlangsung selama hampir dua tahun telah mengganggu kehidupan sosial dan perekonomian daerah. Penularan galur Omicron bahkan kini menjadi ancaman baru munculnya gelombang ketiga pandemic, untuk itu Umi mengingatkan Covid-19 akan tetap menjadi ancaman kesehatan di masyarakat.
“Kondisi ketidakpastian inilah yang harus kita antisipasi dengan meningkatkan cakupan vaksinasi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat menjalankan protokol kesehatan,” kata Umi.
Hal tersebut menurutnya sangat penting agar pandemi tidak terus berkepanjangan yang bisa berakibat pada hilangnya momentum pemulihan ekonomi 2022. Dengan asumsi pandemi yang relatif terkendali dan meningkatnya permintaan domestik akan barang dan jasa tahun ini, Pemkab Tegal mengarahkan kebijakan pembangunannya pada agenda pemulihan ekonomi dengan fokus menyasar sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Tantangan kita ke depan dihadapkan pada era ekonomi digital yang semakin kompetitif dan menguat pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi daerah. Sehingga di sini menuntut adanya kesiapan sumber daya talenta digital,” ujarnya.
Menurutnya, penyiapan talenta digital tersebut tidak hanya dari sumber daya aparatur pemerintahannya saja, tapi juga masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang akan diakselerasi melalui program UMKM Tegal Go Digital.
Adapun tema pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2023 nanti sebagai implementasi rencana tahun keempat pelaksanaan dokumen RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah pengembangan infrastruktur ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup yang nyaman.
“Kita perlu menggerakkan perekonomian, mendorong pemulihannya yang berkelanjutan melalui perumusan kebijakan yang tidak saja tepat, tapi juga fleksibel untuk mengantisipasi dinamika yang berkembang selama pandemi ini yang diperkirakan sejumlah ahli masih akan berlangsung sampai 2024 mendatang,” ujarnya.
Umi pun menambahkan, selain fokus di bidang pemulihan ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang perkotaan yang berkelanjutan serta pembangunan kewilayahan juga menjadi aras kebijakannya. Sebab, amanat tersebut telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di wilayah di Jawa Tengah, salah satunya kawasan Brebes-Tegal-Pemalang untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar tujuh persen.
Selain itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono menjelaskan bahwa struktur belanja pada rancangan awal RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 ini mencapai Rp 2,68 triliun yang didominasi belanja operasional sebesar Rp 1,95 triliun atau 72,7 persen.
“Rincian belanja daerah ini didominasi belanja operasional sebesar Rp 1,95 triliun. Sedangkan untuk belanja modalnya relatif kecil hanya sekitar Rp 215 miliar sehingga belum seimbang,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tegal Moh Faiq dalam arahannya menyampaikan pesan agar pelaksanaan tahapan penyusunan RKPD 2023 ini harus sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkan dan memperhatikan usulan dari masyarakat. Ia pun mengingatkan perlunya skema pendanaan proporsional untuk program yang direncanakan, terutama program prioritas dan tidak dibagi rata.
“Saya berharap skema penganggaran pada APBD nanti bisa lebih proposional agar apa yang menjadi arah kebijakan pembangunannya bisa dicapai dan menghasilkan output ataupun outcome yang maksimal,” katanya.
(Red2/Pemerintahan)
Editor : Irene Indah