Menteri Keuangan: Peranan Perempuan Sangat Menenetukan Dalam Kemajuan Negara
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya peranan perempuan dalam mendukung kemajuan suatu negara. Dukungan perempuan terhadap kemajuan negara sebenarnya sudah mulai dilakukan dari dalam rumah tangga masing-masing. Dari sisi perekonomian, perempuan juga memiliki kontribusi besar. Bukan hanya perempuan yang berkarir, tapi juga perempuan yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kita memahami bahwa peranan perempuan di suatu negara akan semakin sangat menentukan kemajuan negara tersebut,” ujar dia, dalam gelaran The First International Conference on Women & Sharia Community Empowerment, Kamis (11/8).
Oleh karenanya, bendahara negara itu mengatakan, pemerintah turut mendukung penguatan kapabilitas UMKM di Indonesia. Ini dilakukan pemerintah melalui berbagai instrumen.
Dari segi fiskal, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membebaskan pajak penghasilan final pelaku usaha dengan omzet tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pelaku UMKM.
Lebih lanjut wanita yang akrab disapa Ani itu bilang, di kementeriannya, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdapat pusat pelatihan yang mengedukasi dan mendampingi pelaku UMKM untuk melakukan ekspor.
Lalu, di Direktorat Jenderal Pajak, juga terdapat pusat pelatihan yang berfokus mengedukasi pelaku usaha terkait pengelolaan keuangan bisnis.
Kemudian, dari segi belanja negara pemerintah mendorong kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk melakukan pengadaan dari produk dan jasa pelaku usaha dalam negeri. Kementerian/lembaga serta pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
“Itu semua berpotensi menggerakan perekonomian melalui berbagai kegiatan procurement untuk usaha kecil dan menengah,” ujar Sri Mulyani.
Dari segi pembiayaan, pemerintah memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program pemerintah dengan suku bunga yang relatif rendah ini diharapkan dapat meminimalisir pelaku usaha mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan non formal.
Untuk mendukung keberlangsungan usaha yang belum masuk ke dalam sistem perbankan, pelaku UMKM bisa menerima bantuan sosial. Dana disalurkan melalui Badan Layanan Umum (BLU).
“Jadi tidak hanya Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM saja. Berbagai K/L kami bekali anggaran untuk membantu UMKM,” ucap Sri Mulyani.(Red3/Umum).
Editor : Irene Indah