Kota Tegal Raih Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022
JAKARTA – Pemerintah Kota Tegal meraih penghargaan Anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dari Ombudsman Republik Indonesia.
Pemkot Tegal berada di peringkat ke-8 dengan nilai 90,70 atau 10 besar tingkat Pemerintah Kota dalam anugerah tersebut yang diserahkan langsung oleh Ketua Ombudsman RI Mokhamad Najih yang didampingi jajaran Ombudsman RI dan diterima Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M., saat penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (22/12) siang.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih menyampaikan bahwa maksud dan tujuan penilain tersebut adalah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan.
“Mengidentifikasi tingkat kompetensi penyelenggara pelayanan publik, mengidentifikasi kecukupan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, dan mengidentifikasi pengelolaan pengaduan dalam instansi penyelenggaraan pelayanan publik,” papar Mokhammad Najih.
Selain itu, Ketua Ombudsman juga menambahkan bahwa ditahun 2022 adanya perkembangan peningkatan yang cukup signifikan kepatuhan terutama di kabupaten atau kota.
“Apa yang kita harapkan bahwa perkembangan penilaian terhadap standar pelayanan publik kita dorong agar terus ditingkatkan. Terutama terhadap kepala daerah dan stakeholder untuk terus mempunyai komitmen keberpihakan terhadap isu isu peningkatan pelayanan publik,” ujar Mokhammad Najih.
Adapun perangkat daerah yang menjadi sampel pengawasan adalah bidang perizinan diwakili oleh DPM PTSP, bidang pendidikan diwakili oleh Disdikbud, Bidang Administrasi Kependudukan diwakili oleh Disdukcapil, Bidang Sosial diwakili Dinas Sosial dan Bidang Kesehatan diwakili oleh Dinkes, Pusesmas Tegal Selatan dan Puskesmas Tegal Timur.
Sementara itu, Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M., melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tegal, Paulus Herdiyanto P. H., S Sos., M.Si menyampaikan bahwa aspek penilaian kepatuhan meliputi kepatuhan pada beberapa dimensi yakni dimensi input terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan. Dimensi Proses terdiri dari variabel standar pelayanan publik.
Dimensi Output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi. Dimensi Pengaduan terdiri atas variabel pengelolaan pengaduan.
“Masing-masing aspek dan indikator memiliki bobot penilaian yang berbeda, dengan poin tertinggi ada pada aspek kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan yang pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Tegal yang diampu oleh Bagian Organisasi Kota Tegal telah melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi mandiri sebagai persiapan menghadapi penilaian dari Ombudsman RI,” ujar Herdi, panggilan akrab Kepala BAGIAN Organisasi Setda Kota Tegal itu.
Selain itu, Herdi menyampaikan bahwa adanya pembinaan kepada perangkat daerah terus dilakukan agar kedepan Kota Tegal terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Tolok ukur kita sebenarnya bukan sejauh mana kita mendapatkan predikat namun pelayanan yang tebaik yang diutamakan,” ujar Herdi.
(Red2/Pemerintahan)
Editor : Irene Indah