Geger, Amerika Protes QRIS dan GPN, BCA Santai dan Malah Tambah Inovasi
JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat kembali menyoroti kebijakan sistem pembayaran di Indonesia, terutama standar QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Bukan tanpa alasan, dua sistem ini dinilai bisa menghambat perdagangan internasional dan dianggap merugikan perusahaan-perusahaan pembayaran asal AS.
Namun, di tengah kritik tersebut, Bank Central Asia (BCA) justru terus menunjukkan dukungannya terhadap sistem pembayaran dalam negeri.
BCA menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan Bank Indonesia, termasuk penerapan QRIS di berbagai sektor. Menurut Hera F. Haryn selaku EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, pihaknya telah menyediakan infrastruktur pembayaran QRIS agar transaksi masyarakat menjadi lebih mudah.
BCA bahkan terus berinovasi dengan menghadirkan fitur QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP) yang memanfaatkan teknologi NFC di aplikasi myBCA.
QRIS TAP memungkinkan pengguna Android yang memiliki fitur NFC untuk melakukan pembayaran hanya dengan mendekatkan ponsel ke alat pembayaran. Sampai saat ini, BCA telah menerapkan QRIS TAP di lebih dari 324 ribu merchant di seluruh Indonesia. Langkah ini memperlihatkan komitmen nyata BCA dalam mendukung sistem pembayaran digital nasional.
Sementara itu, laporan National Trade Estimate (NTE) dari Kantor Perwakilan Dagang AS yang dirilis pada 31 Maret 2025, menyoroti proses pembuatan kebijakan QRIS dan GPN yang dianggap kurang transparan dan tidak melibatkan pelaku usaha internasional.
Selain itu, AS juga mempertanyakan batas kepemilikan asing dalam sistem pembayaran dan aturan ketat terkait kerja sama dengan perusahaan switching dalam negeri.
Meski begitu, Indonesia tetap pada pendiriannya untuk memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional. Dengan langkah seperti ini, Indonesia ingin memastikan bahwa sistem pembayaran digital tetap aman, efisien, dan berpihak pada kepentingan dalam negeri.
Terlepas dari kritik internasional, bank-bank seperti BCA terus melangkah maju dalam mendukung perkembangan ekonomi digital Tanah Air.
(Red1/Lembaga Keuangan)
Editor : Indah Setiawati