Evaluasi Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan
BREBES – Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan supervisi dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan di RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan, Brebes, Kamis (13/7).
Mereka melakukan evaluasi Indikator Nasional Mutu (INM) dan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP). Serta brainstorming terkait persiapan penyelenggaraan akreditasi rumah sakit.
Dari hasil evaluasi pelaporan INM dan IKP, diketahui ada beberapa fasilitas yang harus dilengkapi oleh manajemen RSUD Ir. Soekarno. Hal ini sesuai Permenkes Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
“Selain dokter spesialis dasar, seperti dokter spesialis bedah, spesialis kandungan, spesialis anak, dan spesialis dalam juga harus secepatnya dilengkapi,” kata Perwakilan Kemenkes dr. Renta Novianti Tapan.
Ia mengatakan, RSUD Ir. Soekarno baru ada 2 dokter spesialis dasar. Kemudian sarana dan prasarana juga masih kurang. Ia pun berharap kekurangan tersebut bisa segera memfasilitasi untuk kelengkapan SDM dan sarana prasarana rumah sakit tersebut. Sehingga, bisa sesuai dengan Permenkes Nomor 3 tahun 2020.
“Saat ini dokter spesialis dasar baru 2. Rumah sakit tipe D harus ada 4 dokter spesialis mayor pada saat pengajuan izin operasional. Untuk kerjasama dengan BPJS juga harus ada sertifikat akreditasi. Rumah sakit ini punya pemerintah kabupaten, dan pemda juga yang harus ikut tanggung jawab,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Ir. Soekarno Ketanggungan, dr Ali Budiarto mengakui bahwa pelayanan di RSUD Ir. Soekarno yang sudah berjalan satu tahun ini memang masih banyak kekurangan. Di antaranya, kekurangan SDM serta sarana dan prasarana sesuai standar operasional rumah sakit. Sementara Kementerian Kesehatan menghendaki agar rumah sakit tersebut segera terakreditasi.
“Untuk itu, kami membutuhkan dukungan semua pihak agar rumah sakit ini segera bisa melengkapi SDM. Terutama dokter spesialis kandungan dan dokter spesialis bedah. Serta kelengkapan sarana dan prasarana,” kata dr Ali Budiarto.
Ia pun meminta pemerintah daerah bisa mencarikan solusi untuk mendukung rumah sakit tersebut bisa sesuai dengan Permenkes Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
Pasalnya, kata dia, RSUD Ir. Soekarno membutuhkan kelengkapan alat kesehatan yang jumlahnya sangat besar. Namun keuangan pemerintah daerah terbatas.
“Kita juga butuh dukungan anggaran. Kalau keuangan pemerintah daerah terbatas, maka harus ada dukungan dari pemerintah pusat maupun bantuan dari pemerintah provinsi. Mudah-mudahan apa yang menjadi kendala ini bisa segeravada solusi. Sehingga pelayanana kepada masyarakat lebih maksimal,” pungkasnya.(Red3/Kesehatan).
Editor : Irene Indah