Bawaslu Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Perempuan Tangguh Kawal Pemilu 2024
TEGAL – Berdasarkan surat Edaran Bawaslu RI nomor 261/K.BAWASLU/PM.01.00/IV/2020, terkait kewenangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penguatan pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil membentuk sebuah program relawan kader pengawas partisipatif disetiap provinsi dan kabupaten/kota melalui gerakan sekolah kader pengawas partisipatif, dalam membantu pengawasan pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi.
“Basisnya seperti keluarga, komunitas masyarakat/milenial, media sosial, media informasi, kelompok kajian keagamaan, sekolah dan lainnya,” kata Dosen Fakultas Hukum Unversitas Pancasakti Tegal, DR Hamidah Abdurrachman saat acara Bawaslu Kota Tegal gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Riez Palace Hotel Kota Tegal, Rabu (15/3/2023).
Dalam sosialisasi, Bawaslu Kota Tegal mengusung tema ‘Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Kesadaran Pengawasan Partisipatif’.
Dihadapan peserta yang mayoritas kaum perempuan Hamidah menerangkan, potensi Penduduk perempuan dari total 273 juta jiwą, penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia adalah Laki-laki 138.303.472 jiwa atau 50,5 persen. Penduduk perempuan sebanyak 135.576.278 jiwa atau 49,5 persen.
Perlindungan terhadap perempuan yang sulit diwakilkan kepada laki-laki, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak (diskriminasi). Patriaki, mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan, dari domestik ke publik.
Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti.
Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap perempuan, anak-anak dan harta benda. Ciri perempuan tangguh adalah berilmu, kesadaran, komitmen dan action.
Perempuan melawan perempuan. Tertinggi pertama yakni, perempuan lain yang mudah menghakimi sesama perempuan yang seringkali merasa lebih benar, lebih baik dan lebih paham untuk menghakimi perempuan lain yang tidak sesuai dengan standar yang mereka miliki.
Sesama perempuan yang kerap melontarkan komentar-komentar negatif cenderung menjatuhkan dengan kalimat-kalimat yang jahat, apalagi di dunia maya.
Tertinggi kedua. Budaya patriarki yang dianggap sudah mengakar dan mendarah daging di Indonesia, sehingga dianggap normal dan wajar bahkan dimaklumi.
Menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan dan sedihnya lagi, budaya patriarki ini membuat dominasi laki-laki tak hanya mencakup ranah personal namun juga ranah politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain.
Tak heran, budaya ini membuat munculnya berbagai kekerasan terhadap kaum perempuan. Tertinggi ketiga: Standar perempuan ideal yang diciptakan oleh sosial media.
Ternyata banyak yang menganggap para influencer di sosial media yang ‘rakus’ dan tidak pernah menyaring apapun endorsement yang mereka terima selama itu menguntungkan, tak peduli berbahaya atau tidak, contoh di IG Tante Erni Pemersatu bangsa. Padahal secara normative melanggar kesusilaan.
Bagaimana dengan Pemilu 2024. Hamidah mencatat, gonjang ganjing Presiden tiga periode, tunda Pemilu, kualisi Parpol memilih jalan aman dan kejahatan ITE meningkat.
(Red2/Organisasi)
Editor : Irene Indah