Warga Sitanggal Brebes Geruduk Balai Desa, Bongkar Dugaan Pungli dan Korupsi

BREBES – Ratusan warga Desa Sitanggal, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, menggelar aksi demo besar-besaran di Balai Desa, Selasa (4/2/2025). Mereka membawa 12 tuntutan penting, salah satunya soal maraknya pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik di desa tersebut.

Massa aksi yang didominasi warga Dukuh Lamaran datang dengan membawa spanduk dan poster bernada sindiran. Beberapa di antaranya bertuliskan “Diurusi Desane Aja Ngurusi LC Bae”, “Basmi Hama Korupsi”, hingga “Lengserkan Oknum Pejabat Desa yang Korup”. Mereka meminta pemerintah desa lebih transparan dalam mengelola keuangan dan segera memperbaiki pelayanan yang selama ini dikeluhkan.

Koordinator aksi, Ade Purnomo, mengungkapkan bahwa banyak warga yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pelayanan administrasi tanpa pungli. Selain itu, warga juga menyoroti masalah jalan rusak di Dukuh Lamaran yang tak kunjung diperbaiki. “Kami menuntut transparansi keuangan desa dan perbaikan layanan. Ada dugaan sertifikat tanah bengkok desa dijaminkan ke bank tanpa sepengetahuan warga,” ujarnya.

Selain pungli dalam pengurusan dokumen kependudukan, warga juga menuding adanya dugaan penyimpangan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bahkan, biaya pembuatan akta tanah disebut sangat mahal, dan masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam Musyawarah Desa (Musdes). “Pelayanan di desa ini sangat buruk. Warga tidak pernah tahu bagaimana dana desa dikelola,” tambah Ade.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Desa Sitanggal, Untung Andi Purwanto, berjanji akan segera memperbaiki pelayanan desa. Ia menegaskan tidak pernah mengarahkan perangkat desa untuk melakukan pungli dan mengaku akan mengevaluasi masalah tersebut. “Kami segera benahi layanan publik dan prioritas kami saat ini adalah memperbaiki jalan di Dukuh Lamaran,” ucapnya.

Berikut 12 tuntutan yang disampaikan warga dalam aksi demo:

1. Menjelaskan status kepemilikan dan pengelolaan Jalan Merpati Timur dan Barat.
2. Segera memperbaiki jalan rusak di Dukuh Lamaran.
3. Melibatkan warga dalam pembangunan infrastruktur desa.
4. Transparansi aset desa di hadapan masyarakat.
5. Memasang poster larangan pungli di kantor desa.
6. Renovasi dan perbaikan fasilitas Balai Desa.
7. Mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam Musdes dan Musrenbangdes.
8. Kepala desa menandatangani komitmen untuk selalu responsif terhadap masalah warga.
9. Distribusi bantuan harus tepat sasaran dan diumumkan secara terbuka.
10. Laporan anggaran Dana Desa 2020-2024 harus dipaparkan di hadapan warga.
11. Presentasi rencana anggaran Dana Desa 2025 kepada masyarakat.
12. Perangkat desa yang terlibat dalam masalah SPPT-PBB diminta mundur.

Aksi demonstrasi ini sempat memanas karena warga tidak puas dengan jawaban pemerintah desa. Namun, mereka berharap tuntutan yang disampaikan dapat segera direalisasikan demi perbaikan layanan publik di Desa Sitanggal.
(Red1/Umum)

Editor : Indah Setiawati