Walikota Hadiri Serah Terima Jabatan BPKP Provinsi Secara Virtual
TEGAL – Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono ikuti acara serah terima jabatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah dari Wasis Prabowo kepada Raden Suhartono melalui Zoom Meeting, Senin (30/08/2021) di Command Room Diskominfo Kota Tegal.
Turut serta mendampingi Wali Kota Tegal dalam acara tersebut, Inspektur Kota Tegal, Imam Badarudin, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, R. Supriyanta, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Tegal, M. Rudy Herstyawan.
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP, Dr. Sally Salamah menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mencanangkan di tahun 2021 sebagai tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional.
“Selaras dengan arahan Presiden, BPKP telah menerbitkan agenda prirotas pengawasan dan agenda prioritas pengawasan daerah untuk tahun 2021. Tema yang diusung adalah mengawal percepatan pemulihan ekonomi,” ucap Sally.
Sally juga menjelaskan untuk pengawasan dilakukan dari tingkat nasional hingga daerah dengan memperhatikan skala prioritas.
“Untuk pengawasan tingkat nasional BPKP memprioritaskan pengawasan 15 kelompok isu strategis dengan 60 obyek pengawasan, untuk tingkat daerah BPKP memprioritaskan pada 12 isu strateges pembangunan nasional lima sektor pembangunan daerah serta 67 isu pembangunan tematik yang tersebar pada 34 provinsi,” jelas Sally.
Gubernur Jateng Ganjar mengatakan terimakasih kepada Ibu Sally yang berkenan hadir dan memberikan catatan, perhatian apa yang harus kita kelola di Jawa Tengah. Dan terimakasih dengan pak Wasis, selama ini kita oke-oke saja, kalau kami ada kesulitan kami konsultasi dan kalau kami sedikit tidak pas kami diingatkan ini yang kita mau.
Ganjar juga menambahkan, dimasa Pandemi banyak paradigma yang berubah.
“Kita memang tidak dalam situasi mudah, paradigma kita memang harus berubah, dan tentu saja hari ini hampir seluruh proses pengambilan keputusan tidak bisa tidak dengan mengacu kepada kondisi kesehatan yang ada maka data data epidemiologis,” jelas Ganjar.
Sambung Ganjar, kebijakan-kebijakan harus sinkron dengan pusat hal ini menjadi pegangan kita dan tanpa terkecuali, juga dibuktikan kita melakukan pencapaian atau ikhtiar untuk mencapai target-target itu baik yang diprogramkan atau yang direview ulang untuk dikerjakan dan sampai dengan politik anggaran.
(Red2/Pemerintahan)
Editor : Irene Indah