Toetik: Saya Siap Dikritik, Tapi Soal Perkara No Way
TEGAL – Toetik Ernawati, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A yang baru, siap berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tegal. Toetik juga siap dikritik terkait kinerja namun no way terkait perkara yang ditangani oleh Pengadilan.
“Saya siap untuk berkoordinasi dan saya siap juga untuk di kritik kalau memang ada saran masukan untuk saya silahkan tapi untuk soal perkara no way. Karena nanti saya akan diperiksa. Kita diawasi oleh Tuhan Allah SWT dan juga diawasi oleh negara melalui KY, MA dan Bawas,” ucap Toetik Ernawati.
Sebelum menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tegal, Toetik merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal, Kelas 1A.
Sementara itu Djoni Witanto menyampaikan bahwa awal dirinya masuk di Pengadilan Negeri Tegal bersamaan dengan kenaikan pangkat dari Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1B menjadi Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A. Sehingga dirinya menjadi Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A yang pertama.
“Ditengah-tengah perjuangan saya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A, beberapa yang saya banggakan adalah bahwa saya bisa mempertahankan akreditasi dari tahun ke tahun sampai dengan sekarang akreditasinya A,” ungkap Djoni.
Namun demikian, Djoni mengatakan ditengah-tengah prestasi yang diperoleh, juga banyak harapan agar keberhasilan dan piagam-piagam yang diperoleh akan terus dipertahankan seperti memperoleh Zona Integrasi WBBK. Atas perolehan selama ini, Djoni mengucapkan terima kasih kepada semua pihak.
“Terimakasih kepada semua karena kami tidak bisa berdiri sendiri tanpa dibantu oleh stakeholder yang lain dan berharap dari hari ke hari, Pengadilan Negeri Tegal dan Forkompinda lebih kompak lagi,” harap Djoni Witanto.
Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono yang hadir dalam pisah sambut menyampaikan bahwa pengabdian bagi setiap aparatur pemerintah sebagai abdi negara adalah selalu siap ditempatkan di manapun dan tugas apapun sesuai dengan panggilan tugas.
Menurut Dedy Yon, rotasi, mutasi dan promosi jabatan tidak hanya sebagai bentuk pembinaan karir personil atas prestasi kerja, melainkan juga sebagai sebuah tantangan dalam menjalankan tugas yang semakin kompleks dalam sebuah organisasi pemerintahan. Hal ini merupakan sesuatu yang biasa untuk memenuhi kebutuhan dinamika organisasi.
“Rotasi, mutasi dan promosi jabatan dipandang sebagai tour of duty, yang memiliki makna dasar perubahan kepada bentuk yang lebih baik. Perubahan yang diberikan harus mempunyai makna, arti dan manfaat bagi lingkungan, baik di lingkungan kerja maupun di kehidupan sosial kemasyarakatan,” ucap Dedy Yon Supriyono.
(Red2/Pemerintahan)
Editor : Irene Indah