Massa Blokir Jalur Pantura di Brebes Saat Demo Tolak Harga BBM Naik
![](https://i0.wp.com/beenews.id/wp-content/uploads/2022/09/1dce2164-4484-4aac-a1c1-b14734238397-e1662424104228.jpg?resize=709%2C400&ssl=1)
BREBES – Kantor DPRD Brebes digeruduk oleh sekelompok massa. Mereka memblokir Jalur Pantura sebagai bentuk penolakan terhadap kenaikan harga BBM.
Massa pendemo ini berasal dari berbagai kelompok, seperti Sapma, GMNI, PMII, HMI, dan lainnya. Aksi ini didahului dengan longmarch dari Stadion Karang Birahi menuju gedung DPRD Brebes.
Sesuai pantauan di lokasi sekitar pukul 12.00 WIB, akibat aksi ini akses kendaraan dari barat (dari arah Jakarta) ke timur (menuju arah Semarang) tertutup.
Selama unjuk rasa berlangsung, petugas mengalihkan arus lalu lintas kendaraan ke lajur selatan. Laju kendaraan tampak tersendat karena harus mengantre namun tidak sampai macet total akibat demo ini.
Jepri Saputro, selaku Koordinator aksi, mengatakan aksi demo ini untuk memprotes kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Menurutnya, kebijakan ini memiliki dampak sangat luas, seperti naiknya harga sembako, ongkos angkutan, serta melemahnya daya beli masyarakat.
“Kami aliansi OKP, mahasiswa dan masyarakat Brebes, hari ini turun ke jalan untuk memprotes kebijakan menaikkan harga BBM. Kebijakan itu akan berdampak pada naiknya bahan pokok, ongkos angkutan seperti ojol dan menurunkan daya beli masyarakat,” tandas Jepri di lokasi, Senin (5/9).
Para pendemo ini ditemui Bupati Brebes Idza Priyanti, Sekda Djoko Gunawan, dan pimpinan DPRD Brebes. Sempat terjadi adu mulut antara mahasiswa dengan para pejabat tersebut.
Dalam demo ini terdapat beberapa tuntutan yang disampaikan massa, antara lain menolak secara tegas kebijakan kenaikan barga BBM bersubsidi, Pemerintah Daerah harus menaikkan UMK Brebes 30 persen dan beberapa tuntutan lainnya.
Wakil Ketua DPRD Brebes Teguh Wahid Turmudi mengatakan pihaknya akan mengakomodir tuntutan para pendemo. Tuntutan mereka akan diteruskan ke pemerintah pusat.
“Aspirasi masyarakat akan kita tampung dan diteruskan ke pemerintah pusat,” ujar Teguh. (Red3/Umum)
Editor : Ahmad Wachidin