Korupsi di BUMN, Negara Rugi Triliunan! Ini 5 Kasus Paling Fantastis
JAKARTA – Korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus menjadi sorotan. Berbagai skandal yang terbongkar tak hanya merugikan negara dalam jumlah besar, tetapi juga mencoreng citra perusahaan pelat merah.
Salah satu kasus terbaru yang mencuat adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, dengan potensi kerugian mencapai Rp 193,7 triliun. Namun, kasus ini bukan satu-satunya. Berikut adalah lima kasus korupsi terbesar yang pernah mengguncang BUMN!
1. Skandal Timah, Kerugian Capai Rp 300 Triliun!
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan korupsi dalam tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk pada periode 2015-2022. Sebanyak 23 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk nama-nama besar seperti Harvey Moeis dan Helena Lim. Berdasarkan audit Badan Pengawasan 🤑💰💲💵 dan Pembangunan (BPKP), total kerugian mencapai Rp 300 triliun, mencakup penyewaan alat yang tidak sesuai prosedur, pembelian bijih timah ilegal, serta kerusakan lingkungan.
Sidang perdana Harvey Moeis pada 14 Agustus 2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta mengungkap modus PT Timah yang sejak 2015 menampung hasil tambang ilegal melalui skema Mitra Jasa Penambangan. Selain itu, produksi PT Timah juga sengaja dibuat tidak optimal dengan menjual bijih berkualitas tinggi ke kolektor dan smelter swasta. Akibatnya, negara mengalami kerugian besar, sementara beberapa pihak mengeruk keuntungan secara ilegal.
2. Pertamina dan Permainan Mafia Minyak
Penyidik Kejagung menemukan dugaan permufakatan jahat antara pejabat PT Pertamina dengan para broker dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun akibat manipulasi produksi kilang, impor minyak melalui broker, serta mark-up harga minyak yang meningkatkan beban subsidi BBM.
Sejumlah pejabat dan pihak swasta telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT KPI Sani Dinar Saifuddin, dan beberapa lainnya. Modus yang digunakan termasuk manipulasi kualitas minyak, transaksi fiktif, dan rekayasa harga yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Skandal Dana Pensiun Asabri
Kasus korupsi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) menjadi salah satu yang terbesar, dengan kerugian negara mencapai Rp 22,78 triliun. Kejagung menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana investasi Asabri pada periode 2012-2019. Delapan tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini, termasuk Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, yang juga terjerat dalam skandal Jiwasraya.
Manipulasi investasi yang dilakukan menyebabkan dana pensiun prajurit TNI dan Polri terancam, sementara pihak-pihak tertentu memperoleh keuntungan besar dari transaksi saham yang direkayasa. Kejahatan keuangan ini menunjukkan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan dana BUMN strategis.
4. Jiwasraya: Asuransi yang Menguras Keuangan Negara
Kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya mencatat kerugian negara sebesar Rp 16,8 triliun. Skandal ini terungkap setelah Jiwasraya mengalami kesulitan likuiditas, dengan ekuitas perusahaan yang tercatat minus Rp 27,24 triliun pada November 2019. Modus yang digunakan melibatkan penyalahgunaan dana investasi, yang menyebabkan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar klaim nasabah.
Kasus ini menjadi perhatian besar hingga Menteri BUMN Erick Thohir melaporkannya ke Kejagung. Enam terdakwa dalam kasus ini dijerat hukuman berat, mengingat dampaknya yang merugikan ribuan nasabah serta keuangan negara.
5. Garuda Indonesia dan Pengadaan Pesawat Bermasalah
Pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 di PT Garuda Indonesia pada periode 2011-2021 menjadi skandal besar dengan kerugian negara mencapai Rp 8,8 triliun. Menurut Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, pengadaan pesawat tersebut tidak sesuai dengan konsep bisnis Garuda dan dilakukan melalui praktik korupsi.
Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Manipulasi pengadaan yang dilakukan menyebabkan Garuda Indonesia mengalami kerugian besar, yang berdampak pada kondisi keuangan maskapai nasional tersebut.
Kasus-kasus korupsi di BUMN ini menunjukkan betapa besarnya dampak yang ditimbulkan akibat pengelolaan yang tidak transparan dan sarat dengan kepentingan pribadi. Dari timah hingga minyak, asuransi, dan maskapai penerbangan, kerugian yang ditanggung negara mencapai ratusan triliun rupiah. Reformasi pengawasan dan ketegasan hukum menjadi kunci agar skandal serupa tidak terulang kembali di masa depan.
(Red1/Pemerintahan)
Editor : Indah Setiawati