Tantangan Asep Setelah Resmi Jadi Ketua TP PKK Brebes

BREBES – Ahmad Saeful Ansori, Asep sapaan akrab suami Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma resmi dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak (TP) PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Brebes.
Pelantikan dilakukan secara serentak oleh Ketua TP PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin, di Gedung Gradhika Bhakti Praja Provinsi Jawa Tengah, Senin (24/2/2025).
Menurut Nawal, saat ini Jawa Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian bersama.
Pertama adalah kemiskinan yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, meski turun 9,58 persen, namun secara jumlah masih butuh kerja keras dalam penurunannya.
“Di antara mereka terdapat perempuan-perempuan yang terpaksa menjadi Kepala Keluarga dan dalam kondisi miskin. Demikian pula dengan stunting, di mana berdasarkan data SKI Tahun 2023 angka stunting kita masih berada pada angka 20,7 persen,” ujarnya.
Kedua, permasalahan yang perlu diselesaikan lainnya adalah tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 1.019 korban, kekerasan terhadap anak 1.349 korban, dan kasus perdagangan orang serta kasus bullying yang masih marak terjadi.
“Belum lagi, perkawinan anak (dibawah 18 tahun) yang masih marak terjadi, yang dimungkinkan akan menambah keluarga miskin baru, karena kebanyakan mereka yang menikah anak belum menyelesaikan sekolahnya dan belum bekerja, sehingga masih bergantung kepada orang dewasa lainnya,” imbuhnya.
Selain itu, permasalahan ketersediaan pangan harus menjadi perhatian bersama. Hal yang tidak boleh dilupakan, menurut Nawal, berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2020 menggambarkan, 68 persen penduduk Indonesia ditempati oleh Generasi Y (Generasi Milenial), Generasi Z, dan Post Gen Z.
“Mereka adalah Gen yang tidak bisa lepas dari IT, sehingga perlu pula mendapatkan perhatian keluarga agar mereka dapat memanfaatkan IT dengan bijak, dan tidak menjadi generasi individu,” ungkapnya.
Terkait Posyandu, Nawal menjelaskan, ada enam standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi, yakni kesehatan, pendidikan, sosial, keamanan, perlindungan dan perlindungan masyarakat, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat.
“Untuk itu, Ibu dan Bapak para Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, saya memberikan titip beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, kita harus memperkuat kelembagaan Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu sampai ke Tingkat Desa/Kelurahan,” tegasnya.
Plh Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menyambut baik dengan upaya dan inovasi TP PKK Jawa Tengah maupun kabupaten/kota yang mampu bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kami berharap pekerjaan-pekerjaan TP PKK dan Pembina Posyandu nanti, bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan program yang dicanangkan oleh kepala daerah,” tandasnya.
Taj Yasin mengatakan, utamanya adalah perintah dari presiden soal ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Dia merasa senang dengan program yang disampaikan untuk lima tahun ke depan.
(Red2/Organisasi)
Editor : Indah Setiawati